Mekanisme Pelayanan & Pengaduan

  • Friday, 04 October 2019

1. Mekanisme Pelayanan

 
Pengguna layanan perizinan dan non perizinan atau pemohon mempunyai hak mendapatkan informasi dan penjelasan dari DPMPTT melalui petugas pelayanan perizinan di loket yang telah disediakan (help desk).
  • Informasi sebagaimana dimaksud pada tahap pertama meliputi penjelasan secara rinci mengenai layanan perizinan dan non perizinan, pengisian formulir, syarat–syarat yang harus dipenuhi, alur (Front office/helpdesk) survei lapangan, besaran biaya dan tata cara pengaduan.
  • Pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan atau pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan dan diserahkan kepada petugas di loket yang telah disediakan.
  • Petugas yang ditunjuk pada loket yang telah ditentukan menerima permohonan setelah syarat-syarat yang dilengkapi berdasarkan ketentuan yang diatur dan memberikan resi tanda terima berkas permohonan kepada pemohon.
  • Petugas yang ditunjuk wajib memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon perizinan dan non perizinan/pemohon.
  • Berkas yang dinyatakan lengkap segera ditindaklanjuti petugas yang ditunjuk bersama tim teknis untuk melakukan pemeriksaan/verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan jika diperlukan, sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
  • Petugas yang ditunjuk dan/atau tim teknis dari PD terkait berkewajiban dengan segera menyusun rekomendasi kelayakan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil survei lapangan yang ditandatangani oleh kepala PD/Pejabat terkait.
  • Berdasarkan rekomendasi Kepala PD terkait tersebut dalam Berita Acara Hasil Survei Kepala DPMPTT menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan atau menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan yang diajukan.
  • Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  yang mengakibatkan timbulnya pembayaran retribusi daerah, dilaksanakan di Bank yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme Pengaduan
 
  • Apabila terjadi restitusi atau pengaduan masyarakat, petugas yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus segera memproses restitusi dan/atau pengaduan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan petugas, perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi, saran/pendapat, komplain/pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
  • Setiap orang menyampaikan pengaduan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan diberikan tanda bukti pengaduan.
  • Pada tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut dalam jangka waktu penyelesaiannya.
  • Masukan dari masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan dan/atau pengaduan hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah dan upaya perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan.
  • Apabila dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan, perlu dipertimbangkan pemberian kompensasi.
  • Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik oleh masyarakat harus disampaikan secara jelas dan bertanggungjawab dengan menyebutkan nama, alamat dan identitas yang sah (bukan “Surat Kaleng”).
  • Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, maka perlu diberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Copyright © 2014. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas. | All right reserved.